Peristiwa News

Senin, 18 Maret 2019 - 14:12 WIB

1 tahun yang lalu

logo

Kejari Pontianak laksanakan Pencanangan Zona Integritas

Pontianak_Kejaksaan Negeri Pontianak melaksanakan pencanangan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungannya.

Pencanangan zona integritas ini sebagai wujud tindak lanjut intruksi kejaksaan agung (Kejagung) dan merupakan perwujudan dari peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara.

Kegiatan diikuti oleh seluruh jajaran Kejaksaan Pontianak. Dalam sambutannya, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Refli menyatakan penerapan zona integritas menuju WBK dan WBBM dilakukan berdasarkan Peraturan Menpan dan RB nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Kasi Intelejen Kejari Pontianak, Ahmad Yani mengatakan tujuan dari pencanangan zona integritas ini adalah bentuk dari komitme dan keinginan bersama dari seluruh pegawai kejaksaan negeri Pontianak. Selain itu juga untuk mengembalikan martabat, serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan keadilan.

“Dengan ini kita ingin mengembalikan kepercayaan publik bahwa kami bisa menegakkan hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujarnya.

Dia menambahkan, dengan adanya zona integritas ini dapat dijadikan salah satu formula yang dapat meningkatkan kewibawaan dan citra kejaksaan melalui pencanangan ini. Tentunya dengan mewujudkan sistem WBK dan WBBM yang sudah ditetapkan.

“Kita juga ingin perbaikan yang nyata dalam kinerja Kejari Pontianak pada saat ini maupun masa yang akan datang,” tuturnya.

Dia juga yakin, dengan adanya integritas yang kokoh tentu dapat menciptakan suatu kondisi penegakkan keadilan yang berhati nurani dan sesuai harapan yang menjadi dambaan masyarakat saat ini.

“Alhamdulillah tadi semua pejabat-pejabat penting juga turut dalam menandatangani pencanangan ini. Ada yang berupa surat pernyataan, ada juga yang ditandatangani dalam banner yang terpampang dihalaman Kejari Pontianak,” timpalnya.

Selain itu, Ia juga menjelaskan komitmen Kejari Pontianak untuk meningkatkan kinerja berupa pelayanan publik melalui zona integritas ini. Salah satu contoh yang sudah diberlakukan saat ini adalah telah diterapkannya sistem E-tilang yang berguna untuk menghindari pungli yang mungkin terjadi.

“Jadi dengan adanya e-tilang ini kita ubah semua tata caranya. Kalau dulu, ada masyarakat yang ditilang harus datang kekantor untuk mengambil sim atau STNK yang ditahan, sekarang itu sudah tidak berlaku. Jadi sistem tilangnya bayar melalui bank, jadi setelah dibayar kemudian resinya diserahkan lagi kepetugas sebagai tanda bukti sudah melakukan pembayaran, tentunya ini sangat berpengaruh terutama menghindari pungli di lapangan,” jelasnya.

Sementara untuk pelayanan hukum, dikatakan Ahmad Yani saat ini tetap berlangsung kepada masyarakat tentunya dengan terus diberi penyuluhan dan sosialisasi.

“Tetap kita adakan kegiatan pelayanan hukum (yankum) tersebut. Hanya saja saat ini kita lebih tekankan lagi untuk penyuluhan dan sosialisasi,” tambahnya.

Adapun pelayanan lanjutan yang akan disediakan Kejari Pontianak setelah diadakannya pencanangan zona integritas ini adalah mempersiapkan ruangan khusus untuk tamu atau masyarakat umum. Ini sebagai salah satu bentuk pemberi rasa nyaman kepada masyarakat yang hendak berkunjung ke Kejari Pontianak.

“Misalnya ada keluarga tersangka yang hendak menanyakan masa tahanan yang ditanggung oleh yang bersangkutan. Nanti mereka bisa menanyakan hal tersebut di gedung atau ruangan khusus yang sudah disediakan. Jadi kedepannya tidak perlu lagi datang dan masuk ke ruangan jaksa untuk bertanya hal-hal seperti itu. Tujuannya adalah untuk mempermudah,” paparnya.(K2)

Artikel ini telah dibaca 387 kali

Baca Lainnya