Kilas Daerah

Jumat, 25 Oktober 2019 - 01:59 WIB

11 bulan yang lalu

logo

Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberikan sambutannya saat melaunching Data Analytic Room Pemprov Kalbar (Foto: KalbarOnline)

Gubernur Kalbar, Sutarmidji memberikan sambutannya saat melaunching Data Analytic Room Pemprov Kalbar (Foto: KalbarOnline)

Komitmen Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Transparan

Sutarmidji Launching Data Analytic Room

PONTIANAK – Sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kepercayaan masyarakat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menghadirkan Data Analytic Room (Ruang Analisa Data) yang secara resmi dilaunching langsung oleh Gubernur Kalimantan Barat, Sutarmidji, Senin (21/10/2019).

“Kehadiran Data Analytic Room ini sebagai upaya kita melaksanakan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel agar bisa mendapat kepercayaan masyarakat. Itulah tata kelola pemerintahan yang baik dan transparansi itu merupakan syarat utama. Selain itu juga sebagai rujukan dalam membuat sebuah analisa yang lebih mendalam dan detail untuk pengambilan suatu keputusan,” ujarnya.

Data Analytic Room ini, kata Midji, selain dapat diakses oleh masyarakat luas juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kalbar. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses berbagai kegiatan pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sehingga, tegas Midji, tidak ada lagi yang ditutup-tutupi.

“Itu bisa diakses masyarakat, sehingga siapapun yang mau investasi di Kalbar, mereka sudah tahu datanya. Siapapun bisa mengakses termasuk mengenai kegiatan APBD. Nanti masyarakat bisa melihat, perusahaan mana saja yang paling banyak mendapat proyek, tadi itu ada satu perusahaan yang sampai mendapat 56 proyek. Nah, sehingga tidak ada lagi ditutup-tutupi,” tukasnya.

“Itu nanti saya mau telusuri, misalnya proyek tersebut di Cipta Karya, saya akan copot Kepala Bidangnya. Kalau di Bina Marga, saya copot juga. Karena tidak mungkin, masa satu perusahaan bisa sampai dapat 56 proyek. Saya pastikan, saya tidak mengatur yang demikian (proyek). Saya pastikan copot. Masyarakat juga bisa lihat tuh siapa pemilik perusahaannya. Kecuali penyedia hanya perusahaan tersebut, tidak ada perusahaan lain,” tegasnya.

Kehadiran Data Analytic Room ini juga, kata Midji, untuk membenahi potret pengelolaan data di Kalbar yang selama ini semrawut. Sehingga, terang Midji, kebijakan atau program yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalbar terkadang tak sesuai ekspektasi yang diharapkan. Dirinya pun mencontohkan, misalnya data mengenai pendudukan antara Dinas Pendudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dapat berbeda dengan kisaran tiga hingga empat persen.

“Pengelolaan data selama ini semrawut. Datanya semrawut. Sehingga kebijakan atau program yang kita buat kadang tak menghasilkan 100 persen yang kita inginkan. Datanya bias. Jangan jauh-jauh, data penduduk saja antara data statistik dengan Dukcapil saja bedanya bisa sekitar 3-4 persen. Itu besar, ini yang kita tidak inginkan. Untung saja, menentukan DAU (Dana Alokasi Umum) menggunakan data Dukcapil, kalau menggunakan data statistik, rugi. Sehingga, satu data dan datanya valid itu penting, sudah menjadi kebutuhan kita. Kalau tidak, repot,” imbuhnya.

Data Analytic Room yang dibangun sejak enam bulan lalu melalui APBD 2019 ini, diakui Midji, sengaja dipercepat peresmiannya.

“Karena APBD 2019, harusnya akhir tahun nanti. Tapi saya mau lebih cepat, karena sudah selesai juga, masa kontraknya juga sudah selesai, jadi kita uji coba terus, sampai nanti di sini ada sebanyak-banyaknya data,” akunya.

Melalui konten-konten yang ada pada Data Analytic Room ini, pihaknya juga akan menyajikan data mengenai tata ruang. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat mengetahui informasi tersebut dan agar peruntukkan suatu kawasan tidak mudah diubah. Tak hanya itu, pihaknya juga akan melengkapi informasi tata ruang lengkap dengan peta dan koordinatnya, supaya tidak ada lagi permainan.

“Harus. Supaya orang mendapat informasi, jangan sampai peruntukkan suatu kawasan mudah diubah. Bahkan peta dan koordinatnya harus ada dan jelas. Supaya tidak ada lagi permainan. Nanti akan kita masukkan,” tandasnya.

Sementara Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar, Ir. Sukaliman, MT dalam laporan selaku Ketua Panitia menjelaskan bahwa keberadaan Data Analytic Room ini dimaksudkan sebagai sarana penganalisa dan pemantau pembangunan berbasis data. Pembangunan Data Analytic Room ini, lanjut dia, bertujuan untuk menyediakan ruang penyajian data pembangunan sebagai dasar perencanaan dan kebijakan pemerintah, serta mendukung pengambilan keputusan oleh pemerintah (Decision Support System).

“Untuk penyajian kontennya, terdapat enam aplikasi dashboard yang dibuat, yaitu dashboard perencanaan, keuangan, potensi desa, pekerjaan umum, pengelolaan asset dan pembangunan/pengadaan barang/jasa. Pada tahun 2020, akan dilengkapi dengan dashboard kependudukan, layanan publik, pendapatan daerah, kesehatan, pertanian, pengendalian inflasi daerah, pendidikan, komunikasi dan informatika, lingkungan hidup dan perindustrian dan perdagangan,” jelasnya.

Guna mendukung kelancaran integrasi dan penyajian data yang lebih komprehensif, ke depannya, kata dia, fungsi Data Analytic Room ini akan diperkuat dengan pembangunan data center sebagai wadah repositori data untuk keperluan data warehousing dan jaringan serat optik Pemprov Kalbar untuk mendukung kelancaran komunikasi data yang handal.

Ia juga menjelaskan bahwa Data Analytic Room ini merupakan salah satu keluaran dari inisiasi Satu Data Kalbar yang dikelola melalui proses integrasi data dan penyediaan data terbuka (Open Data Kalbar).

“Saat ini terdapat 20 kategori data dan 9 jenis format data yang tersedia untuk publik dengan total jumlah dataset adalah 1288 dataset dan akan terus bertambah. Dataset ini adalah bahan bakar utama dalam memenuhi fungsi Data Analytic Room sebagai fungsi analitik,” jelasnya lagi.

Sebagai fungsi pemantau, Data Analytic Room saat ini, kata dia, telah terintegrasi dengan CCTV Kota Pontianak dan Kota Singkawang. Hal ini dilakukan dalam upaya mewujudkan Kalbar Smart Province yang menaungi Smart Cities di Kalimantan Barat.

“Dan sebagai fungsi kendali, saat ini DAR mendapatkan laporan rutin penanggulangan bencana daerah setiap harinya. Data tersebut digunakan untuk mengetahui sebaran hotspot dan tindakan penanggulangan yang harus dilakukan,” tukasnya.

Di kesempatan itu, Sukaliman turut mengungkapkan bahwa pembiayaan kegiatan pembangunan, pengelolaan dan peresmian Data Analytic Room ini dibebankan melalui dana APBD Provinsi Kalimantan Barat yang tertuang dalam DPA-SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalbar tahun anggaran 2019 dengan pembiayaan total sebesar Rp6.931.270.704,36. (Kr2)

Artikel ini telah dibaca 1752 kali

Baca Lainnya